proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tak layak supaya disetujui dpr ri sebab sejumlah alasan.
selain sebab sederat situs pada proposal itu telah terakomodasi di apbn 2013, ada potensi penyalahgunaan supaya kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, tutur anggota dpr ri daripada fraksi golkar, bambang soesatyo di jakarta, minggu.
anggota komisi iii dpr ri dan menilai, alasan lainnya, pemerintah belum bisa membangun bbm bersubsidi, sebab kasus yang diselundupkan terbilang sangat besar volumenya.
karena tersebut, proposal dana kompensasi dan akan dimasukan dalam apbn-p 2013 tidak memenuhi persyaratan supaya diterima, kata dia.
Informasi Lainnya:
dalam proposal dana kompensasi tersebut, banyak program yang sama dan serupa melalui bantuan segera tunai (blt) kepada penduduk miskin.
kekuatan-kekuatan politik pada dpr ri pasti saja mau belajar dari pengalaman menjelang pemilu 2009. saat itu, blt sebagai kuda tunggangan partai penguasa untuk meraih simpati pemilih. keuntungan serupa tidak bisa berulang di pemilu 2014, ujarnya.
kompensasi lain seperti beras untuk masyarakat miskin (raskin) juga bantuan terhadap siswa miskin dan situs keluarga harapan telah terakomodasi pada apbn tahun berjalan.
alasan lain supaya menolak proposal tersebut merupakan fakta kiranya pemerintah belum efektif membangun bbm bersubsidi, karena persentase yang dicuri serta diselundupkan masih terbilang tinggi. kelanggkaan bbm ketika ini lebih timbulkan pencurian serta penyelundupan dengan oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.
perkiraan kiranya 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan ataupun tak tidak keliru sasaran telah dibenarkan dengan pemerintah sendiri. tapi, respons pemerintah atas masalah ini sangat minimalis.
dengan itulah, terpenuhilah syarat agar menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi tersebut, tutur bambang soesatyo.