gubernur dki jakarta joko widodo menyatakan enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) agar pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria dan biasa disapa jokowi tersebut menyebutkan, penandatanganan surat itu tidak masuk akal.
ia malahan memberi contoh perbandingan rencana proyek dan dilakukan badan upaya-upaya milik negara (bumn) dan tidak memerlukan tanda tangan presiden ri untuk dapat menggunakan anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. apabila gitu jadi dirut bumd saja, tutur jokowi di balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
jokowi menungkapkan kiranya dan seharusnya menandatangani surat tersebut adalah pihak dan membeli dana anggaran langsung yakni, direktur utama pt. mrt jakarta dijadikan konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau aku yang tanda tangan, berarti saya harus ngawasi berbagai tiap detik, menit, jam. kayak enggak banyak kerjaan saja aku, katanya.
penolakannya agar menandatangani surat tersebut, lanjutnya, juga sebagai jenis preventif apabila pembangun mrt menggarap penyelewengan selama penggunaan dana.
kalau diselewengkan, saya dan yang mesti tanggungjawab, ujarnya.
sptjm adalah salah Satu persyaratan dan diminta oleh menteri keuangan supaya pihak pemprov dki bisa mencairkan hibah dana 49 persen daripada total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.